Teori Hegemoni Gramsci(Bag.2)

Gramsci tidak sepakat dengan kaum Marxisme klasik yang cenderung ekonomi deterministic dan mengabaikan elemen-elemen struktural semacam politik, ideologi, dan kebudayaan. Meskipun tetap menganggap penting peran substruktur, Gramsci menolak gagasan bahwa unsur-unsur dalam suprastuktur hanya merupakan epifenomena belaka dari mode produksi. Gramsci berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut juga berperan penting dalam menentukan proses perubahan.

Gramsci meyakini doktrin determinisme mekanis dan kecenderungan ekonomistis merupakan salah satu sebab utama kegagalan revolusi Eropa barat karena kepercayaan pada kemutlakan sejarah dan keniscayaan revolusi ini telah mengebiri aktivisme politik para pemimpin dan massa. Mereka tak menduga bahwa revolusi muncul dari pergeseran berbagai ingsutan instrumen-instrumen social yang diakibatkan oleh inisiatif-inisiatif politik. Hal inilah yang menjadi penyebab kegagalan revolusi Marxisme sehingga kapitalisme tetap mampu bertahan meski diterpa badai krisis di tahun 30-an(Simon, 2004: 6).
Catatan-catatan kritis atas celah teoretis yang ditinggalkan Marxisme klasik ini ia tuangkan dalam kerangka teori yang kemudian menjadi pondasi awal dari gagasannya tentang hegemon. Melalui teorinya ini Gramsci memberikan tempat yang lebih bagi elemen super struktur dalam proses penentuan sejarah, cirri inilah yang menjadi penanda yang membedakan Gramsci dengan Marxisme klasik (Ismail, 2007: 4; Sugiono, 1999: 26-29; Femia, 1987: 27 ).
Dalam catatannya(the prison notebooks) pada bab pertama, Gramsci membedakan antara hegemoni) dengan dominasi. Dominasi berbasis pada paksaan(coersion), sedangkan hegemoni berbasis pada persetujuan (consent). Sementara dominasi diperoleh melalui penggunaan alat pemaksa berupa negara, atau lebih tepatnya masyarakat politik, hegemoni diperoleh melalui masyarakat sipil berupa pendidikan, agama, dan lembaga-lembaga sosial.
Sebuah tatanan yang hegemonik, dalam perspektif Gramscian, adalah suatu kondisi di mana hubungan antar klas dan antara negara dan masyarakat sipil dicirikan oleh persetujuan (consent) alih-alih paksaan (coercion) (Gill dan Law dalam Gill, ed., 1993: 93). Sedangkan kelas hegemonic adalah kelas yang memperoleh persetujuan dan kekuatan dari kelas social lain dengan cara menciptakan dan mempertahankan system aliansi melalui internalisasi nilai-nilai serta norma-norma yang diusung agar mereka memberikan persetujuan atas subordinasi mereka. Karenanya, Hegemoni mensyaratkan “kepemimpinan moral dan kultural” (moral and cultural leadership) (Gramsci, 1971: 57; Femia, 1987: 24;Sugiono, 1999: 31).
berlanjut