Belum Terlambat bagi Indonesia untuk Bertindak

Gempa bumi hebat berkekuatan 7,7 skala Richter, 26 Oktober, yang diiringi tsunami memakan korban lebih dari 400 jiwa di Kepulauan Mentawai.Peristiwa ini menyadarkan Indonesia untuk bersiap diri dalam menghadapi gempa bumi dahsyat berikutnya. Akan tetapi, baik gempa bumi Mentawai maupun gempa bumi di Padang tahun 2009—dengan korban lebih dari 1.000 jiwa—bukanlah ”gempa bumi besar” yang ditunggu-tunggu para ahli bumi. Para seismolog sepakat bahwa gempa demikian akan terjadi di Indonesia, tetapi mereka tidak dapat meramalkan besaran gempa, ukuran tsunami, dan kapan terjadinya. Bisa hari ini atau 50 tahun mendatang.

Para ahli mengatakan, hanya satu hal yang bisa dipastikan, bahwa Padang dan Bengkulu berada dalam jalur bahaya. Suatu waktu gempa dengan kekuatan melebihi 8,5 skala Richter bisa menghantam daerah itu dan tsunami yang lebih merusak dibanding Aceh (2004) bisa terjadi.

Maka, Indonesia harus benar-benar mempersiapkan diri. Kota-kota di Indonesia yang berkembang dengan cepat umumnya berisi bangunan-bangunan tinggi yang bersebelahan dengan daerah kumuh dan permukiman liar yang berdiri di atas tanah yang tidak aman huni. Inilah jawabnya mengapa gempa ukuran menengah berkekuatan 6,3 skala Richter di dekat Padang tahun 2007 dapat memakan 66 korban jiwa, 500 luka-luka, dan runtuhnya hampir 15.000 bangunan dan kerusakan 44.000 lainnya.

Waspadai kota besar

Gempa pada kota-kota besar seperti Jakarta akan jadi suatu malapetaka. Jika letak pusat gempa berdekatan, gempa berkekuatan 8,5 skala Richter akan membunuh seperempat hingga satu juta jiwa, meratakan hingga 5 persen dari seluruh bangunan, dan merusak lebih dari 50 persen dari seluruh bangunan.

Kerusakan nonstruktural pada bangunan akan jauh lebih memakan biaya dari kerusakan struktural yang terjadi: bangunan berharga 50 juta dollar AS dapat menjadi rumah bagi peralatan rusak bernilai 2 miliar dollar AS. Seperti gempa bumi yang baru terjadi di Cile yang relatif tidak merusak bangunan bandara yang baru selesai, tetapi menghancurkan sebagian besar peralatan di dalamnya, sehingga bandara itu tidak berfungsi pada saat dibutuhkan. Hampir seluruh kejadian itu dapat dihindari dengan upaya yang relatif mudah dan murah, seperti peralatan pengunci dan pengikat yang sesuai, panil langit-langit, dan lain-lain.

Untungnya, sekarang belumlah terlambat untuk bertindak. Bank Dunia baru saja menerbitkan makalah kebijakan untuk mempersiapkan diri menghadapi gempa bumi besar berikutnya di Asia. Makalah itu mengusulkan agar negara-negara dengan aktivitas gempa tinggi seperti Indonesia segera bertindak, dengan menggunakan upaya-upaya yang sederhana, murah, dan telah banyak digunakan di negara-negara seperti Turki dan Romania, serta menyelamatkan ribuan jiwa.

Upaya-upaya itu termasuk menyusun skenario risiko kerusakan untuk daerah perkotaan. Setelah dua gempa yang merusak tahun 1999 di dekat Istanbul, Pemerintah Turki didukung Bank Dunia melaksanakan audit risiko sistemik yang dimulai dengan bangunan sekolah-sekolah. Sekolah diprioritaskan karena memiliki ruang-ruang berukuran besar dengan dinding dalam yang lebih sedikit sehingga rancang bangun lebih lemah.

Berikutnya memberi kode bangunan sesuai pembaruan zona dan pemetaan gempa bumi. Salah satu pelajaran utama dari gempa bumi Wenchuan tahun 2008 di China (70.000 korban jiwa, kerugian properti 122 miliar dollar AS) adalah betapa pentingnya pembaruan zona dan pemetaan gempa bumi secara terus-menerus agar memperoleh kode bangunan yang sesuai.

Kota L’Aquila, Italia, berada di daerah dengan risiko gempa yang cukup dikenal, tetapi spesifikasi bangunannya hanya memadai bagi skenario risiko yang jauh lebih rendah. Lainnya adalah menganalisis biaya-manfaat bangunan tahan gempa. Di Istanbul berlaku aturan: jika biaya memperkuat suatu bangunan melebihi 40 persen dari membangun gedung baru, maka akan lebih baik membongkar bangunan itu dan membangun bangunan baru yang lebih besar dan lebih kuat.

Efektif biaya

Program penguatan ternyata sangat efektif secara biaya. Di Istanbul, lima gedung sekolah dapat direnovasi dan diperkuat dengan biaya setara dengan membangun satu gedung baru.

Analisis disusul dengan menyusun program prioritasi renovasi dan penguat bangunan. Di Turki, bangunan-bangunan yang terletak paling dekat dengan pusat gempa didahulukan terlebih dahulu. Pendahuluan serupa di Jakarta dapat diberikan pada bangunan-bangunan di atas tanah yang buruk. Susun kriteria prestasi: antara gedung sekolah yang sungguh tahan gempa (mahal) atau gedung yang hanya menderita kerusakan susunan batu (lebih murah).

Dinding beton yang diperkuat memang memberikan perlindungan, tetapi perlindungan serupa juga dapat diberikan oleh dinding dengan susunan batu tertutup, seperti rumah-rumah tahun 1930-an yang tahan dihantam gempa Cile. Lebih baru tidak selalu berarti lebih baik.

Akan ada pertanyaan mengenai keterjangkauan program-program tersebut. Rangka bangunan umumnya merupakan 15 persen dari biaya bangunan dan tambahan biaya yang diperlukan untuk memperkuat bangunan terhadap gempa hanyalah satu hingga tiga persen dari biaya keseluruhan bangunan.

Pengalaman mengajarkan bahwa program yang menyelamatkan jiwa manusia akan mendapat dukungan. Maka belum terlambat bagi Indonesia untuk bertindak.

Abhas K Jha Kepala Program, Manajemen Risiko Bencana, Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia
sumber http://cetak.kompas.com/read/2010/11/15/0438250/belum.terlambat.bagi.indonesia.untuk.bertindak

Read More..

Merokok: Kebiasaan atau Kebinasaan?*

Salah satu hal tersulit dalam kehidupan bermasyarakat adalah memberlakukan aturan bagi semua komunitas.
Lebih sulit lagi apabila masyarakat tidak paham sedikit pun dasar mengapa aturan diberlakukan. Maka, yang terjadi justru kontroversi pihak yang merasa ”hak”-nya dibatasi. Sebutlah aturan bahwa pengendara motor diwajibkan di lajur paling kiri dan menyalakan lampu kendaraan, yang sekarang hanya ditaati sebagian pengendara.

Tingkat kedewasaan komunitas dapat dibaca dari alasan dan bagaimana suatu aturan diberlakukan. Penguasa yang membiarkan rakyatnya tetap tumbuh di kematangan otak primitif reptilian (batang otak dan otak kecil) akan selalu berbenturan dengan masalah ”survival”. Siapa bertahan, mana lebih kuat, bagaimana caranya lolos dari pantauan, dan yang penting tetap bertahan (dengan kebiasaan dan kenikmatan saya). Aturan dan hukum yang diturunkan tanpa pemahaman akhirnya seperti mendidik balita karena melibatkan fungsi kontrol yang sangat melelahkan.

Kematangan otak mamalia manusia tampak begitu tingkat kesadaran bukan lagi tentang ”aku yang bertahan”, tetapi melibatkan ”kamu” sebagai orang kedua. Ini seperti nasib perokok pasif: tidak merokok tetapi terkena imbasnya.

Fungsi limbik otak mamalia manusia tumbuh pada usia 2-6 tahun, mencerminkan fungsi melindungi dan berbelas kasih. Penerapan peraturan persuasif lebih mengena di tahap ini.

Tingkat kesadaran

Peraturan berjalan baik apabila pematangan kesadaran dan tingkat pendewasaan berhasil baik pada masa pendidikan sekolah dasar dan menengah. Saatnya belah otak kiri dan kanan mengambil fungsi, membuat keputusan dan pilihan berdasarkan pemahaman ”baik-buruk”, ”benar-salah”. Lingkupnya bukan lagi tentang ”saya” dan ”kamu”, tetapi ”saya-kamu dan mereka”.

Merokok bukan hanya asapnya dihirup oleh perokok pasif. Sisa asap rokok yang menempel pada pelapis dinding, karpet lantai, perabot, bahkan baju dan rambut mengandung tobacco-specific nitrosamines yang tidak begitu saja menguap!

Peraturan dan perundangan yang tidak melelahkan aparat terjadi ketika fungsi ”saya mampu memilih” berjalan dalam masyarakat. Artinya, seseorang bertanggung jawab atas semua hasil perbuatannya dan tak ada lagi alasan perbuatan tanpa disadari.

Salah satu kontributor keberhasilan fungsi ”saya mampu memilih” adalah pemahaman. Namun, edukasi dan upaya promosi tentang hidup sehat bebas rokok masih sangat rendah, terkait dengan (lagi-lagi) dana proyek. Begitu pula dengan promosi dan prevensi bahaya merokok.

Setiap orang yang sadar, apabila mendapat informasi lengkap tentang sesuatu yang mengancam dirinya dan orang-orang yang dicintainya, tentu akan mengambil pilihan dan tindakan proaktif. Inilah yang bisa menjadi gerakan komunitas nasional, tanpa perlu larangan dan aturan.

Untuk itu, diperlukan kerja keras berkali lipat daripada, misalnya, upaya mengatasi flu burung. Ancaman instan flu burung membuat orang lebih cepat sadar ketimbang ancaman masa depan rokok yang muncul setelah timbul kanker dan jantung koroner sekian puluh tahun kemudian.

Kepublikan sensasi

Batu sandungan terletak pada tingkat kematangan otak. Tahapan pendewasaan ternyata terhenti di tingkat primitif yang hanya memikirkan diri sendiri. Ciri khas tingkat ini terjadi ketika manusia berhenti melanggar semata-mata karena takut dihukum dan dipermalukan.

Sebaliknya apabila kesadaran telah mencapai pencerahan tertinggi, hukum moral imperatif kategoris, seperti dikemukakan filsuf Immanuel Kant, baru bisa bekerja. Artinya, suatu aturan (bahkan kewajiban moral) dijalankan bukan karena saya menghindari hukuman atau mencari imbalan, melainkan karena diri saya mengharuskannya.

Sebagai penggagas sintesis antara rasionalisme dan empirisme, Kant sangat cermat dan cerdas. Gagasan Kant menutup lubang-lubang kemungkinan kesalahan dan kecurangan manusiawi—sebagaimana tampak pada kerangka berpikirnya dalam Kontribusi untuk Perdamaian Abadi, awal Oktober 1795—masih relevan dikaji oleh pengendali negara saat ini.

Kepublikan yang terpapar di negeri ini bukanlah kepublikan rasional sebagaimana dicita-citakan Kant, melainkan kepublikan sensasi—yang lebih mirip menelanjangi obyek pencetus nafsu dan gairah—tanpa akal.

Berhenti kebiasaan merokok bukan berarti petani tembakau dan buruh pabrik rokok berhenti makan. Alasan klasik pembenaran suatu kepentingan akan mencegat kemajuan dan kreativitas belah otak kiri dan kanan manusia. Itulah yang membinasakan manusia.

*Tan Shot Yen Dokter, Magister Filsafat Humaniora, Kandidat Doktor Ilmu Gizi Komunitas SEAMEO,Fakultas Kedokteran UI

Read More..

Rekonsolidasi Ekonomi Global*

Dalam kurun 11-12 November berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Seoul, Korea Selatan, dengan tema ”Shared Growth Beyond Crisis”.

Ini KTT G-20 kelima sejak kelompok ini meningkatkan kerja samanya pada tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan sebagai respons terhadap krisis ekonomi global 2008. Para analis umumnya memberikan apresiasi besar terhadap peran G-20 dalam mengoordinasikan kebijakan mengatasi krisis global 2008 untuk mencegah berulangnya peristiwa depresi besar dekade 1930-an.

Melihat pencapaian ini, KTT Pittsburgh (September 2009) memutuskan memfungsikan G-20 sebagai pengganti keberadaan G-8 sebagai premier forum bagi kerja sama ekonomi internasional. Menghadapi krisis global, fokus awal G-20 adalah mendorong stimulus fiskal untuk memulihkan ekonomi dan memperkuat regulasi serta pengawasan perbankan dan sektor keuangan.

Selanjutnya G-20 mengarahkan fokusnya pada upaya mengatasi ketidakseimbangan finansial global dengan memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal antarnegara. Ketidakseimbangan finansial global terutama disebabkan oleh menguatnya permintaan terhadap dollar AS sejak krisis Asia 1997-1998, ketika banyak negara berkembang memperkuat cadangan devisanya sebagai bentuk perlindungan terhadap tekanan-tekanan ekonomi eksternal.

Dalam sistem internasional ketika dollar AS menjadi cadangan devisa utama setiap negara, fundamen ekonomi AS yang kuat merupakan faktor yang tak tergantikan bagi terwujudnya stabilitas finansial global. Meletusnya ekonomi gelembung AS pada tahun 2007 menunjukkan fakta bahwa ekonomi AS yang berbasis kredit dan spekulasi sangatlah rapuh sebagai penyangga stabilitas ekonomi global.

Fluktuasi nilai dollar AS sempat memunculkan wacana yang dicuatkan oleh China dan Perancis untuk mengganti dollar AS dengan satu mata uang internasional yang dikeluarkan oleh semacam bank sentral dunia sebagai alat transaksi internasional.

Ide ini tidak terwujud, tapi reformasi finansial global mendapatkan momentumnya di sini. IMF diperkuat sebagai institusi pengawas dan pengelola sistem finansial internasional dengan menambahkan alokasi 250 miliar dollar AS bagi surat berharga yang dikeluarkannya (SDR). Dengan memperbesar alokasi SDR, para pemimpin G-20 telah berupaya menyediakan alternatif sistem cadangan devisa yang tak lagi terlalu terpaut pada dollar AS.

Para pemimpin G-20 juga memberi mandat kepada lembaga Financial Stability Board (FSB) untuk mengupayakan terwujudnya stabilitas finansial dengan memperkuat standar prudensial internasional, menganalisis kerawanan yang mengancam stabilitas finansial global, dan mendorong koordinasi antara otoritas-otoritas finansial nasional, institusi keuangan internasional, dan pihak-pihak terkait.

Dalam kaitan itu, Menteri Keuangan AS Tim Geithner menyatakan bahwa keberadaan FSB akan menjadi ”pilar keempat” dalam arsitektur tata kelola global, melengkapi keberadaan IMF, Bank Dunia, dan WTO.

Merkantilisme baru

Berbeda dengan KTT-KTT G-20 periode 2008-2009 yang difokuskan untuk mengatasi krisis global, KTT G-20 di Seoul (dan Toronto, Juni lalu) berupaya mengarah pada langkah ke depan setelah krisis global berlalu. Dalam konteks ini bisa dipahami keinginan Presiden Korsel Lee Myung-bak untuk mengedepankan persoalan pembangunan dalam KTT Seoul (Kompas, 8/11).

Meski demikian, isu pembangunan—termasuk perubahan iklim—tampaknya kian tertelan isu ”perang kurs” antara AS dan China yang semakin memanas. AS dan negara-negara Eropa tidak puas dengan perkembangan nilai tukar yuan yang hanya menguat dua persen setelah Bank Sentral China mengumumkan untuk membuat nilai kurs yuan lebih fleksibel Juni lalu. Di sisi lain, langkah AS untuk terus mencetak dollar AS dan mempertahankan kebijakan suku bunga rendah mendekati nol persen telah meningkatkan nilai matang uang lain terhadap dollar AS sehingga menurunkan daya saing ekspor sejumlah negara. Seruan-seruan devaluasi tidak dihiraukan dan malah dibalas AS dengan menambah mata uang dollar AS ke pasar sebesar 600 miliar dollar AS (Kompas, 9/11).

Penambahan kuantitas dollar AS yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing ekspor dan memompa permintaan domestik melalui penurunan nilai mata uang dollar AS tampaknya menjadi bagian dari respons pemerintah Obama terhadap tekanan publik AS yang tidak sabar dengan lambatnya pemulihan ekonomi.

Kebijakan moneter AS yang merugikan negara lain ini menjadi jurus ”merkantilisme baru” untuk mengurangi defisit perdagangan dan membuka peluang ekspor yang diharapkan berkorelasi langsung dengan pengurangan jumlah penganggur di dalam negeri. Ini menambah panjang daftar kebijakan ”merkantilisme” AS sebelumnya, seperti kebijakan ”Buy American Product” dan pembatasan impor melalui aneka standardisasi produk.

Di sisi lain, tak mudah bagi China untuk demikian saja menuruti tekanan AS dan Eropa untuk menaikkan nilai tukar yuan. Melejitnya harga ekspor produk China karena apresiasi yuan terhadap dollar AS bisa menimbulkan dampak berantai berupa matinya usaha berbasis buruh murah yang jadi keunggulan komparatif China selama ini, yang berimplikasi pada meluasnya pengangguran dan pada gilirannya akan mengancam stabilitas sosial dan politik China.

Perang kurs AS-China yang berkelanjutan secara potensial dapat mengakibatkan ”pemandulan” G-20 sebagai lembaga koordinasi kebijakan multilateral yang utama. Kesepakatan G-20 membangun kebersamaan dalam mewujudkan world public goods berkaitan dengan perubahan iklim, keamanan pangan, dan kesehatan global dapat tergantikan oleh pertikaian ekonomi antarnegara yang tiada habisnya.

Inilah tantangan terbesar bagi G-20 di era pascakrisis global agar keberadaannya tak terjerumus menjadi sebatas forum talk shop yang kian kehilangan fokus seperti yang terjadi pada banyak forum internasional lainnya.

*Syamsul Hadi Pengajar Ekonomi Politik Internasional di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI
http://cetak.kompas.com/read/2010/11/12/03083994/rekonsolidasi.ekonomi.global

Read More..

Semiotika Bencana*

Hidup di ”negeri bencana”, ada elemen masyarakat yang cerdas ”membaca” tanda-tanda alam (natural signs) sehingga mampu terhindar dari bahaya: masyarakat Simeulue (Aceh) yang menggunakan sandi smong; sebagian masyarakat sekitar Gunung Merapi yang membaca tanda-tanda mendung, anomali awan, suara gemuruh, kepanikan binatang, bahkan tanda mistis titen; masyarakat kota Padang yang mengikuti peta, rute dan jalur evakuasi; sebagian masyarakat Mentawai yang menghayati perilaku guncangan tanah.

Akan tetapi, amat disayangkan, sebagian besar masyarakat justru gagal ”membaca” tanda-tanda alam itu karena aneka alasan sehingga menjadi korban bencana memilukan: masyarakat yang tak peka lagi bahasa pasir laut, sinyal pasang surut, pesan gelombang, tanda awan atau gestur binatang; alat mitigasi tsunami tak bekerja, pelampung mitigasi dicuri, sirene bahaya tak berbunyi, peta, rute, dan jalur evakuasi tak jelas; informasi simpang siur, ucapan pejabat tidak karuan, dan arahan aparat membingungkan.

Ironisnya, rentetan bencana yang datang silih berganti nyatanya tak mampu memberikan pelajaran kepada anak bangsa dalam menghadapinya. Setiap bencana datang, setiap itu pula jatuh korban sia-sia. Anak bangsa ini tak mampu mengembangkan semacam ”semiotika bencana”, yaitu sistem-sistem tanda yang komprehensif, yang meliputi sistem-sistem tanda sebelum (tanda prediksi), sewaktu (tanda peringatan dini, tanda evakuasi), dan setelah bencana (tanda komunikasi dan koordinasi)—the semiotics of disaster.

Kecerdasan semiotik

Bencana alam—seperti gempa, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, longsor, semburan lumpur, atau angin puting beliung—adalah fenomena alam yang bukannya tanpa tanda-tanda alam. Seperti setiap penyakit mesti ada obatnya, setiap fenomena alam mesti ada tanda-tanda kehadirannya. Alam sebenarnya ”berbicara” kepada manusia, hanya saja manusia tak mampu membacanya, karena keterbatasan kognitif, afektif, dan pengindraan yang dimilikinya.

Seperti dikatakan Wendy Wheeler, di dalam The Whole Creature: Complexity, Biosemiotics and the Evolution of Culture (2006), alam sarat ”informasi” untuk diproses dan dimaknai oleh indra manusia: suara, bunyi, bau, pergerakan, warna, bentuk, medan listrik, getaran, gelombang, sinyal kimiawi, sentuhan, yang semuanya adalah tanda-tanda semiotik. Perubahan atau anomali pada tanda-tanda alam menandai perubahan atau anomali pada perilaku alam sendiri: awan, angin, sungai, laut, lempengan, dapur magma.

Akan tetapi, tanda-tanda alam hanya bermakna jika dapat ”ditranslasi” ke dalam bahasa manusia (semiotic translation). ”Dunia dalam diri” manusia (Innenwelt) harus mampu menjalin ”dialog” secara konstan dan intensif dengan ”dunia luar” (Umwelt), baik yang bersifat sosial maupun natural. Tanda-tanda di dalam diri manusia ”bertemu” dengan tanda-tanda alam sehingga pesan-pesan alam dapat dipahami dan dimaknai.

Umwelt sangat sentral dalam relasi informasi binatang, sebagai cara membangun ”komunikasi” dengan alam melalui aneka sistem tanda (sign systems): dengan spesies yang sama, pemangsa, mangsa, atau manusia; dengan tempat berlindung, cuaca, hutan dan padang; dengan bau, suara dan diamnya alam. Pesan-pesan dari lingkungan alam, seperti getaran, suara, bau, bentuk, dan cahaya, memberi tanda pada Umwelt di kalangan binatang, yang membangun kepekaan bertindak.

Binatang memiliki semacam ”kecerdasan semiotik”, yang memampukannya mengidentifikasi, mengenal, mengklasifikasikan, memolakan, mengingat tanda-tanda alam untuk memutuskan tindakan. Tubuh binatang ”mengingat” sesuatu yang pernah dilakukannya, sebagai informasi tindakan mendatang. Manusia modern tak bisa lagi menghadapi bencana alam seperti binatang, tetapi mereka dapat belajar banyak dari bahasa semiotika mereka (zoosemiotics).

Seperti dikatakan Mary Douglas, di dalam Natural Symbols (2002), tanda alam dan binatang diatur oleh sistem kode (natural code). Kode-kode alam dipahami binatang melalui pola, habit, regularitas atau kemunculan kembali (recurring), yang memproduksi ”makna” (meaning) dalam regularitas perilaku alam. Akan tetapi, seperti dijelaskan Umberto Eco di dalam A Theory of Semiotics (1978), manusia memiliki kecerdasan merelasikan Innenwelt dan Umwelt untuk menciptakan sistem tanda dan kode baru (overcoding).

Ironisnya, kecerdasan membangun ”semiotika bencana” itu nyatanya tak dimiliki oleh komponen bangsa ini. Sejarah panjang bencana gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, longsor di negara cincin api ini nyatanya tak mampu menghasilkan ”inovasi” penanganan bencana. Kita tak mampu belajar dari tanda alam, tanda binatang, bahkan tanda-tanda di dalam diri kita sendiri. Bencana seakan-akan sudah menjadi sebuah ”rutinitas”, tanpa meninggalkan jejak pengetahuan.

Ironi bencana

Bencana alam tidak hanya perkara tanda (alam, binatang, manusia), tetapi juga perkara komunikasi. Di dalam setiap bencana diperlukan tidak saja tanda-tanda yang jelas, tetapi juga sistem komunikasi yang efektif, baik sebelum, sewaktu, maupun sesudah bencana. Sistem-sistem tanda bencana (mitigasi, informasi, peta, koordinasi) hanya dapat berfungsi apabila dipraktikkan di dalam sebuah medan komunikasi yang sehat.

Ironisnya, kegagalan komponen bangsa membangun sistem ”semiotika bencana” yang komprehensif diperparah oleh kegagalan membangun ”sistem komunikasi bencana” dan discourse tentang bencana. Situasi bencana seharusnya menghasilkan sebuah sistem komunikasi dan discourse yang sehat. Komunikasi tidak saja mempunyai fungsi kognitif: pengetahuan, informasi, dan kebenaran, tetapi juga fungsi afektif: persuasi, menghibur, menenangkan atau mendamaikan.

Di dalam situasi bencana diperlukan relasi timbal balik komunikasi (kognisi, afeksi), di mana korban tidak hanya diberi informasi, tetapi juga ditenteramkan. Di sinilah fungsi figur publik, yang mampu menjadi simbol, panutan, patron, dan rujukan. Akan tetapi, meminjam TJ Taylor, di dalam Mutual Misunderstanding (1992), figur publik di atas tubuh bangsa ini justru menciptakan ”ironi semiotik”: bicara tanpa kendali, arahan membingungkan, informasi salah, opini keliru—semiticos ironia.

Situasi pertandaan dan komunikasi bencana diperburuk oleh tumbuhnya bentuk-bentuk ”budaya populer” di seputar bencana. Dunia bencana kini bercampur aduk dengan dunia media, iklan, promosi, dan ”hiburan”. Kepedihan dan ratap tangis berbaur dengan promosi dan tepuk tangan. Dalam kegagalan anak bangsa membangun ”semiotika bencana”, yang tumbuh adalah ”estetisme bencana”: spanduk, poster, foto, dan umbul-umbul ucapan; panggung hiburan dan amal, lagu kepedihan, dan iklan-iklan ucapan di televisi.

Setiap datang bencana kita secara rutin mendendangkan lagu kepedihan, musik keperihan, iklan belasungkawa, dan spanduk-spanduk keprihatinan (meskipun ini tidak salah). Tanda-tanda bencana memang mampu melarutkan kita dalam suasana duka, membangun solidaritas sosial, memperhalus rasa kemanusiaan, bahkan memperteguh keimanan. Namun, bencana tak pernah memberi kita pelajaran tentang bagaimana ”melawan” bencana itu sendiri, karena kita tak mampu mengerahkan kecerdasan sebagai manusia.

Agar mampu ”melawan” bencana di masa depan, pemerintah—didukung seluruh elemen bangsa—harus mampu memimpin proyek besar riset dan pengembangan ”Sistem Semiotika Bencana Nasional” (SSBN), yang melibatkan aneka disiplin sains, teknologi, sosial, budaya, psikologi, komunikasi, bahasa, semiotika, dan seni. Melalui sistem semiotika komprehensif, diharapkan anak bangsa ke depan mampu ”membaca” aneka tanda alam dan pesan bencana, agar korban manusia tak lagi berjatuhan akibat kelalaian, kebodohan, dan ketidakpedulian manusia.

*Yasraf Amir Piliang( Dosen pada Program Magister Desain, FSRD dan Program Magister Studi Pembangunan Institut Teknologi Bandung)
Sumber http://cetak.kompas.com/read/2010/11/09/03113146/semiotika.bencana

Read More..

Tamu Agung yang Merepotkan*

Orang-orang di sini dulu pakai becak. Kalau tidak naik bemo. Sekarang sebagai Presiden, saya bahkan tidak bisa melihat lalu lintas karena jalan-jalan diblokir, padahal setahu saya lalu lintas Jakarta lumayan padat juga.” (Kompas, Rabu 10 November 2010).

Pernyataan Presiden AS Barack Hussein Obama yang dikutip Kompas tersebut sangat manusiawi dan bijak. Bisa saja diartikan betapa tuan rumah Indonesia terlalu berlebihan dalam mengatur lalu lintas Jakarta saat tamu agung dari negara adidaya itu berkunjung ke Indonesia, Selasa dan Rabu lalu.

Bayangkan, semua jalan yang akan dilalui ditutup 15 menit sampai berjam-jam, pengguna jalan berdesak dalam kemacetan menunggu sampai rombongan tamu agung lewat.
Pertanyaannya, adakah manfaat untuk rakyat dan bangsa Indonesia dari kunjungan Presiden Obama itu?

Pancasila

Satu hal penting dan amat positif yang diungkapkan Obama di Jakarta ialah Indonesia masih memiliki Pancasila sebagai pegangan hidup warga negara Indonesia. Ini tentunya sentilan keras bagi kita semua sebagai pemilik ideologi Pancasila.

Tengoklah apakah ideologi negara itu menjadi pegangan bagi para pembuat, pengambil keputusan, dan pelaksana keputusan di negeri ini? Apakah dalam pembuatan undang-undang seperti undang-undang penanaman modal, undang-undang mengenai air, juga undang-undang mengenai energi, ideologi negara itu digunakan sebagai pegangan?

Di mana pula ideologi Pancasila di mata para elite politik dalam memperlakukan warga negara Indonesia yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan? Di mana sikap kegotongroyongan kita? Di mana sikap para wakil rakyat kita dalam memaknai sila keempat Pancasila di dalam pengambilan keputusan di sidang-sidang parlemen?

Pelajaran penting lain dari Barack Obama ialah bagaimana sikap dan tindakan politiknya dalam menghadapi pluralisme masyarakat Amerika. Presiden Obama amat memegang teguh keputusannya untuk mendukung pembangunan Islamic Center di tanah dekat reruntuhan gedung kembar World Trade Center di New York walau kritik dan caci maki ditujukan kepadanya dari warga Amerika sendiri.

Obama juga berani untuk tetap mengunjungi Mesjid Istiqlal. Ini melambangkan bahwa AS bukanlah musuh Islam dan Islam bukanlah musuh AS. Sikap dan tindakan Obama melawan arus yang berkembang di AS.

Ia juga menyadari bahwa upayanya untuk menghormati Islam dan hidup damai serta bekerja sama dengan negara-negara Islam adalah kebijakan yang tidak populer dan dapat meruntuhkan legitimasi politiknya pada tingkat domestik. Namun, Obama tetap menunjukkan kenegarawanannya sebagai pemimpin AS dan tidak memedulikan citra politik yang merosot. Meletakkan batu sendi kebijakan yang positif terhadap Islam dan negara-negara Islam jauh lebih mulia ketimbang popularitas politik sesaat.

Lepas dari hal positif itu, kita masih bertanya, bagaimana kelanjutan dari politik luar negeri AS terhadap Timur Tengah, khususnya persoalan Palestina-Israel. AS memang memiliki kendala untuk memainkan pengaruh positif terhadap Israel karena kuatnya lobi Israel di AS, yang sebagian masih mendukung dibangunnya permukiman Yahudi di tanah Palestina.

Kita juga masih menunggu apakah AS akan mendukung Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagai salah satu prasyarat perdamaian di Timur Tengah. Meski persoalan Palestina bukanlah masalah agama, dukungan AS terhadap Palestina akan mendapatkan penghormatan positif dari negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kemitraan komprehensif

Salah satu tujuan kunjungan Presiden Obama ke Jakarta adalah membangun kemitraan komprehensif antara AS-Indonesia di bidang politik, keamanan, pertahanan, ekonomi dan sosial budaya, termasuk pendidikan.

Indonesia telah memiliki kerja sama semacam itu, termasuk juga kemitraan strategis dengan China, India, Australia, dan Rusia. Dari berbagai kerja sama itu, Kemitraan komprehensif dengan Rusia termasuk yang konkret karena ada kerja sama di bidang teknologi militer Rusia-Indonesia. Kerja sama ekonomi Indonesia-AS masih belum konkret bentuknya, baik untuk investasi maupun perdagangan.

Di bidang perdagangan, kita masih mengalami betapa negara-negara Barat, termasuk AS, masih menerapkan halangan nontarif terhadap ekspor barang-barang dari Indonesia seperti produk furnitur. Investasi AS di Indonesia juga masih terfokus pada bidang minyak dan gas demi menjaga keamanan energi AS.

Sampai kini, Pemerintah Indonesia juga masih takut melakukan negosiasi agar kontrak karya dengan PT Freeport McMoran diperbarui agar lebih menguntungkan Indonesia. Investasi AS di Indonesia juga terkait dengan sektor jasa, perbankan, atau segala yang membutuhkan tenaga terampil.

Bidang pertahanan juga masih belum jelas, apakah kerja sama militer AS-Indonesia juga akan mengikutsertakan pasukan elite TNI-AD, Kopassus. Di sini perlu keseimbangan antara pelatihan militer dan persoalan akuntabilitas politik, terutama terkait pelanggaran HAM oleh oknum-oknum militer Indonesia.

Apa pula yang dimaksud dengan kerja sama saling tukar mahasiswa? Apakah ini sekadar beasiswa bagi anak-anak elite politik Indonesia untuk kuliah lanjutan ke universitas-universitas ternama di AS, ataukah beasiswa atas dasar penilaian obyektif kepada semua anak Indonesia?

Tidak sedikit dugaan bahwa kemitraan strategis atau komprehensif yang dibangun AS dengan negara-negara di Asia seperti India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan Australia adalah bagian dari politik AS untuk membendung dan mengikat China (co-engagement policy) karena China akan menjadi salah satu negara kekuatan ekonomi baru bersama Brasil, Rusia, dan India.

Kekuatan ekonomi China yang sudah melampaui Jepang, bukan mustahil juga dapat mengambil alih posisi AS sebagai kekuatan ekonomi dunia. Melalui kerja sama ekonomi dengan India, Indonesia, dan negara-negara Asia Timur Laut, AS ingin tetap mempertahankan diri sebagai kekuatan utama ekonomi dunia.

Kerja sama militer dengan berbagai negara Asia tampaknya juga untuk membendung China. Dipilihnya India, bukan Pakistan, sebagai mitra strategis di Asia Selatan menunjukkan betapa AS serius mengurangi ketakutannya pada merosotnya hegemoni AS di Asia. Biar bagaimana pun India lebih kuat daripada Pakistan dan India masih punya persoalan perbatasan dengan China.

Kita tunggu saja adakah follow-up dari kunjungan Obama ke Indonesia terkait dengan membangun kemitraan komprehensif ini. Jika tidak, maka kunjungan ini hanya akan menjadi acara kangen-kangenan dengan mudiknya si anak Menteng ke kota tempat ia menghabiskan masa kecilnya dulu!

*Ikrar Nusa Bhakti(Profesor Riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta)
Sumber http://cetak.kompas.com/read/2010/11/11/03060423/tamu.agung.yang.merepotkan

Read More..

Merawat Islam Indonesia

Dalam Annual Conference on Islamic Studies X, 1-4 November 2010 di Banjarmasin, tema ”Reinventing Indonesian Islam” diusung untuk meneguhkan kembali wajah Islam Indonesia.

Sumbangsih masyarakat Muslim dalam melawan penjajah, membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI merupakan realitas yang tak terbantahkan. Dalam memainkan peran itu, mereka tak bisa dilepaskan dari motivasi agama. Islam jadi dasar untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Islam pula yang mengantar mereka kepada komitmen meneguhkan kemerdekaan dalam bingkai NKRI.

Dalam perspektif Muslim Indonesia, agama tidak dibaca dan dihadirkan sebagai ideologi teistik yang dipertentangkan dengan nasionalisme dan sejenisnya. Agama lebih bersifat rujukan moral luhur transformatif yang menjadi pijakan kokoh dalam menyapa realitas kehidupan secara arif, dewasa, dan kreatif.

Islam Indonesia

Keberagamaan dalam keislaman Indonesia merujuk pada ajaran dan nilai Islam universal. Namun, berbeda dengan Islam di sebagian dunia, ajaran dan nilai Islam dikontekstualisasikan dalam waktu dan ruang kesejarahan Indonesia. Pesan ilahi dalam Al Quran yang bersifat metahistoris dan absolut, serta risalah agama dalam Sunah Rasul, ditangkap makna, visi, dan misinya, kemudian didialogkan dengan kehidupan konkret masyarakat.

Sejalan dengan itu, intelektual Muslim hadir dalam dialog sehingga keagamaan yang dianut masyarakat lekat dengan nuansa yang kaya perspektif, bertumbuh, mencerahkan, apresiatif tetapi tetap kritis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara teologis dan kemanusiaan.

Nuansa semacam itu merupakan karakter Islam Indonesia dan mengantarkan masyarakat Muslim Indonesia pada kemampuan untuk membedakan, sekaligus mengaitkan Islam normatif (dalam bentuk ajaran Al Quran dan Sunah Nabi) dengan realitas historis melalui pemaknaan interpretatif yang otoritatif.

Kapabilitas keagamaan ini meletakkan mereka dalam posisi strategis sebagai khalifah Allah yang harus menerjemahkan pesan-pesan agama ke dalam realitas kehidupan yang terus berubah. Muslim Indonesia mampu berdialog dengan keragaman tradisi dan budaya di sekitarnya.

Dalam perspektif Islam Indonesia yang mengacu kepada sumber autentik, Al Quran, adanya keragaman merupakan sunnatullah, hukum alam yang telah ditentukan Allah. Oleh karena itu, tidak ada satu orang atau satu kelompok pun yang dapat menolak, mengabaikan, apalagi menghancurkan sunnatullah. Melalui keragaman tekad membangun kehidupan ditegakkan.

Sejarah menunjukkan mayoritas Muslim Indonesia selalu berada di garda depan membangun kemaslahatan bersama dalam bingkai nasionalisme.

Merawat keindonesiaan

Akhir-akhir ini Islam Indonesia yang menyejukkan mulai tercemar. Masuknya Islam transnasional yang menolak lokalitas menorehkan noda hitam di atas kearifan Islam Indonesia. Jika dibiarkan, militansi Islam transnasional bisa menghancurkan karakteristik Islam Indonesia.

Pada akhir konferensi, peserta sepakat mengapresiasi Islam lokal. Untuk itu, perguruan-perguruan tinggi Islam mengingatkan kembali agar kajian Islam lokal masuk kurikulum. Dari sini Islam Indonesia dapat berperan signifikan menyapa keragaman dan menautkannya untuk menyongsong tantangan secara bertanggung jawab.

Oleh: Abda A'la
Sumber Url://cetak.kompas.com/read/2010/11/11/0302510/merawat.islam.indonesia

Read More..

Makna Kunjungan Obama

Barack Husein Obama adalah Presiden Amerika Serikat pertama yang sempat tinggal di Indonesia pada masa kecilnya. Ketika beliau dilantik hampir dua tahun silam, kepeduliannya kepada Indonesia diharapkan lebih besar ketimbang pendahulu-pendahulunya di Gedung Putih.

Sebagai pengamat yang sudah manula, yang sempat menilai kebijakan semua presiden AS kepada Indonesia sejak John F Kennedy, saya sendiri pada awalnya tidak meragukan keistimewaan Obama dalam hal ini.

Namun, kepedulian seseorang secara pribadi dan perhatiannya sebagai presiden adalah dua hal yang bisa berbeda jauh. Dalam hubungan Indonesia-Amerika, ada alasan kuat untuk bersikap skeptis terhadap dampak jangka panjang kunjungan Obama, yang telah tertunda berkali-kali dan kini dijadwalkan hanya satu atau dua hari saja.

Singkat saja: posisi Indonesia terletak jauh di bawah posisi Amerika dalam percaturan politik global masa kini. Di panggung dunia, Indonesia belum menjadi pemain sedang, apalagi besar. Lebih terperinci, sumber daya politik yang dimiliki Indonesia dan bisa dimanfaatkan untuk membantu atau melawan Amerika, tentu demi mengajukan kepentingan Indonesia sendiri, masih sangat sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain. Kenyataan itu berarti bahwa Indonesia gampang dilupakan atau dikesampingkan pemain lain.

Reputasi melonjak

Contoh penting adalah bidang ekonomi. Salah satu keperluan utama Amerika kini adalah pemulihan laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri setelah keguncangan krisis perbankan tiga tahun lalu. Terus terang saja, di Asia hanya China yang bisa membantu kami. Ekonominya bertumbuh pesat setelah pergeseran kebijakan ekonomi dari komunis ke kapitalis tiga dasawarsa lalu. Jadi, tidak sulit dipahami kalau Obama memprioritaskan China dalam perjalanan pertamanya ke Asia tahun lalu. Seandainya bank-bank Indonesia berlimpah dollar, Obama pasti sudah lama mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma.

Contoh penting kedua adalah konflik Amerika dengan gerakan-gerakan Islam radikal yang mengancam keamanan nasional kami. Negara saya sedang berperang di Irak dan Afganistan yang bisa dirunut pada serangan Al Qaeda di New York dan Washington pada 11 September 2001. Sejak itu, masyarakat Amerika merasa amat terancam oleh kelompok Islam radikal. Perlawatan Obama ke India kini harus dilihat sebagian dalam rangka itu sebab kerja sama Pakistan, musuh bebuyutan India selama puluhan tahun, sangat diperlukan dalam perang Amerika di Afganistan. Harapan Obama, obsesi Pakistan dengan ancaman India bisa diredakan sedikit demi sedikit kalau Amerika menjadi perantara di belakang layar.

Sejauh mana Indonesia bisa membantu Amerika, sekali lagi dalam rangka mengajukan kepentingannya sendiri? Selama ini, khususnya sejak awal masa pemerintahan Presiden Yudhoyono tahun 2004, usaha-usaha dua pemerintahan kita terjalin rapat, khususnya terhadap kelompok Islam radikal. Banyak gembong Jemaah Islamiyah yang terlibat tindakan teroris dibunuh atau ditangkap dan diadili. Reputasi Indonesia melonjak sebagai negara bermayoritas Muslim yang paling berhasil melenyapkan jaringan teroris.

Namun, kerja sama dalam bidang ini terbatas. Indonesia adalah masyarakat Muslim terbesar di dunia serta negara demokratis terbesar ketiga, setelah India dan Amerika. Namun, hal itu tidak berimplikasi bahwa Indonesia berpengaruh di Timur Tengah, Asia Tengah dan Selatan, tempat tinggal sebagian besar umat Islam di dunia. Klaim banyak pengamat dan pejabat bahwa Indonesia adalah semacam role model, suri teladan, bagi kekuatan prodemokrasi di dunia Muslim sama sekali tidak bergema di negara-negara bersangkutan. Pidato pertama Obama yang dialamatkan kepada umat Islam diucapkan di Kairo, bukan di Jakarta. Mesir diakui umum sebagai salah satu pusat peradaban Islam meskipun kini dikuasai diktator kejam yang tidak disukai di Washington.

Lebih sabar

Pembaca Indonesia, harap jangan salah sangka. Saya tidak bermaksud menyepelekan Indonesia atau kunjungan presiden saya. Justru sebaliknya: saya ingin menaruh kunjungan tersebut dalam kerangka realistis agar orang Indonesia menjadi lebih sabar sekaligus lebih gesit dalam pendekatannya kepada pemerintahan Obama.

Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia sudah masuk sepenuhnya dalam sebuah proses modernisasi bersejarah yang akan menentukan masa depannya selaku negara kebangsaan dan pemain internasional yang berbobot. Proses itu mengandung dua dimensi utama: pendirian lembaga-lembaga politik yang demokratis serta lembaga-lembaga ekonomi yang ramah kepada pasar domestik dan global.

Pemerintah Amerika, di bawah seorang presiden yang bersimpati secara pribadi, bisa membantu banyak, misalnya melalui proyek-proyek bersama yang sedang ditingkatkan atau dirumuskan baru di bidang-bidang pendidikan, perlindungan lingkungan alam, perubahan iklim, perdagangan, dan penanaman modal.

Namun, hasil maksimal akan bergantung kepada kesadaran orang Indonesia bahwa Amerika, termasuk presidennya, gampang terdistraksi. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia sebaiknya bersikap eling dan waspada, bersiap-siap terus untuk mengelola dan mengarahkan kebijakan Amerika demi pencapaian tujuan-tujuan Indonesia.

Oleh: R William Liddle

URL Source: http://cetak.kompas.com/read/2010/11/03/03185790/makna.kunjungan.obama

Read More..

Anak dan Remaja dalam Bencana*

Sebagaimana biasanya, setelah bencana terjadi, simpati masyarakat luas menghambur keluar. Para politisi juga selalu memanfaatkan saat-saat pascabencana sebagai ajang meningkatkan popularitas mereka. Para pejabat, mulai dari Presiden, menteri, sampai gubernur, bupati, dan sebagainya, semuanya berduyun mengunjungi daerah bencana. Di sana mereka menyatakan simpati, sejenak menjamah rakyat yang menjadi korban, mengucurkan bantuan material, membuat pernyataan-pernyataan, serta menjawab pertanyaan para wartawan.

Mungkin semua itu tidak jelek. Mungkin berbagai aksi itu positif. Namun, tiadanya perhatian khusus terhadap anak-anak (mereka yang berusia bayi hingga usia 12 tahun) dan para remaja (mereka yang berusia 12 tahun hingga 21 tahun) yang menjadi korban bencana mencerminkan betapa simpati yang berhamburan itu lebih bersifat emosional, kurang disertai pemahaman mendalam tentang hakikat penderitaan manusiawi yang dialami para korban bencana.

Rentan trauma

Berderet penelitian, mulai dari penelitian-penelitian yang berlandaskan teori psikoanalitik klasik hingga penelitian-penelitian mutakhir berbasis model neuro-psikoanalitik, menegaskan simpulan, betapa kerentanan terbesar terhadap trauma justru disandang oleh anak-anak dan remaja (Stortelder & Ploegmakers-Burg, 2010). Orang-orang dewasa bisa juga terkena dampak buruk trauma dalam bencana, tapi pada umumnya anak-anak dan para remaja dapat terkena dampak yang lebih buruk lagi oleh trauma dalam bencana itu.

Oleh karena itu, luapan simpati pascabencana terasa begitu tidak utuh, bahkan kurang mendalam, jika tidak ternyatakan secara jelas dan efektif dalam tindakan-tindakan khusus yang ditujukan untuk menyelamatkan anak-anak dan para remaja dari trauma dalam bencana.

Otak dan jiwa anak-anak, terutama dalam lima tahun pertama kehidupan mereka, begitu plastis, dalam artian sangat rentan untuk mengalami perubahan positif maupun negatif. Plastisitas dan peluang terjadinya perubahan-perubahan besar, baik yang positif maupun yang negatif, berulang ketika anak-anak itu memasuki usia 12 tahun. Kondisi ini terus berlangsung hingga saat mereka berusia 21 tahun. Trauma yang tidak ditindaklanjuti dengan terapi yang sungguh membantu penghilangan efek negatif trauma itu pada anak-anak dan para remaja dapat meneguhkan psikopatologi (kondisi otak dan jiwa bermasalah yang menyatakan dirinya dalam berbagai gangguan pikiran, gangguan perasaan, dan gangguan perilaku personal maupun sosial).

Psikopatologi yang terteguhkan pada masa kanak-kanak dan remaja akan terus berpengaruh negatif terhadap kehidupan individu di masa-masa kehidupan selanjutnya. Maka kerugian kemanusiaan terbesar justru terjadi karena efek trauma bencana pada anak-anak dan kaum remaja. Efek negatif trauma pada anak- anak dan kaum remaja bisa begitu luas, berupa efek negatif terhadap perkembangan otak, efek buruk terhadap perkembangan neurokimiawi, pengaruh negatif terhadap perkembangan psikoseksual, perkembangan emosional, perkembangan kognitif, perkembangan konsep diri, bahkan pula terhadap perkembangan ”keyakinan atas kemampuan diri”.

Pengasuh utama

Hal traumatik paling mendasar yang dialami oleh anak-anak dan para remaja dalam bencana adalah kehilangan pengasuh utama, termasuk kehilangan ibu, ayah, bibi, paman, guru, dan orang-orang dekat lain yang biasanya berfungsi sebagai pemberi asuhan utama. Peran pengasuh utama itu begitu penting dan mendasar dalam perkembangan otak dan jiwa anak-anak dan remaja.

Melalui hubungan-hubungan yang bersifat empatetik, diresapi pengertian, penerimaan hangat, dan kejujuran, serta ditandai teladan-teladan yang baik, otak dan jiwa anak dan remaja bertumbuh kembang sehat meniti suatu perjalanan perubahan dahsyat, baik pada struktur otak maupun pada fungsi-fungsi kejiwaan dan sosial, yang kemudian melandasi dan menjadi modal kuat bagi perwujudan kehidupan yang secara biopsikososial sehat dan baik di masa-masa selanjutnya. Namun, dalam bencana, anak-anak dan para remaja mungkin kehilangan pengasuh utama. Jika para pelawat mereka tidak secara khusus memprogramkan upaya menyubstitusi peran pengasuh utama, bisa jadi anak-anak dan para remaja itu kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kehidupan yang secara biopsikososial sehat dan baik untuk selamanya.

Peristiwa traumatik lain yang juga sangat mendasar adalah kehilangan rumah, kampung halaman, keluarga, dan sekolah. Rumah, kampung halaman, keluarga, dan sekolah adalah tempat hidup utama bagi anak-anak dan para remaja. Di tempat hidup utama itu mereka meniti perkembangan neuropsikososial menuju perwujudan kemampuan-kemampuan untuk hidup sehat dan baik secara biopsikososial. Ketika bencana menghilangkan rumah, kampung halaman, keluarga, dan sekolah dari kehidupan mereka, mereka pun kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan neuropsikososial yang sehat dan baik.

Kehilangan-kehilangan itu sekarang harus dipulihkan seoptimal mungkin. Simpati niscaya lebih diwujudnyatakan sebagai program-program dan aksi-aksi nyata menghadirkan pengganti dari fungsi pengasuh utama yang hilang, juga rumah, kampung halaman, keluarga, dan sekolah yang hilang dari anak-anak dan para remaja dalam bencana.

Limas Sutanto Psikiater, Konsultan psikoterapi di Malang; Ketua Seksi Psikoterapi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia

Read More..

Ironi Merapi*

Letusan Gunung Merapi kali ini tidak hanya memberikan banyak pelajaran berharga, tetapi juga bahan berkaca. Selain faktor kehidupan dan kematian, juga aspek relawan dan pengungsi, serta berkah dan ironi. Ironi Merapi apa yang dapat kita jadikan bahan renungan?

Banyaknya kain spanduk promosi yang dipasang di sekitar barak pengungsian bertolak belakang dengan minimnya selimut yang diperlukan para pengungsi. Gencarnya liputan media dan aliran bantuan di Kabupaten Sleman tidak seimbang dengan hal sejenis di Kabupaten Magelang, Klaten, dan Boyolali karena berbeda provinsi.

Meskipun spanduk yang dipasang telah dibersihkan oleh petugas Satpol PP karena dipandang kurang etis, liputan media dan aliran bantuan, pada akhirnya juga sudah relatif seimbang di kedua provinsi yang bertetangga tersebut, telah menjadi awal ironi. Hal ini terjadi sangat mungkin karena pertimbangan siasat, ego, dan kapital semata.

Unjuk diri

Spanduk partai politik dan industri yang berkibar di barak pengungsian adalah unjuk diri karena siasat kampanye politik sempit dan kapital sedikit. Para pengungsi dan relawan sangat mungkin bukanlah pemberi suara untuk partai tersebut di pemilu yang lalu-lalu ataupun mendatang, dan bukan pembeli atau penikmat produk industri itu. Pada kondisi ini mereka adalah para korban bencana yang sedang ditimpa musibah sehingga tidak akan sempat berpikir ke banyak arah secara simultan.

Prioritas mereka adalah kehidupan dan kebutuhan primer saja, apalagi masih terus-menerus dihadang oleh rasa jenuh, putus asa, depresi, dan mungkin duka mendalam. Relawan sejati bekerja dengan hati yang tergerak sehingga tidak terkait, apalagi melirik kampanye dan promosi. Meskipun demikian, adanya banyak ”relawan kiriman” dalam ajang tersebut dapat saja menjadi ironi dan mendegradasi motivasi.

Dari sisi lain, para pengurus partai politik dan pihak manajemen industri justru memandang para pengungsi dan saudaranya, termasuk para relawan sejati, adalah pangsa pasar mereka, dalam aspek suara pemilih maupun calon pembeli produk mereka. Dalam setiap kesempatan, kampanye dan promosi mereka harus hadir nyata, tidak peduli meski situasi duka dan panik. Partai politik saat ini adalah institusi ”abstrak” yang sangat berpengaruh dalam kehidupan negara meski manfaat ”riil” bagi rakyat layak dipertanyakan.

Salah seorang pengurus pusat partai politik yang anggota DPR, dan dituntut jaksa delapan tahun karena tindakan tercela di Bank Century, ternyata hanya divonis satu tahun oleh majelis hakim. Dari segi tuntutan dan vonis saja sudah ironi, tapi yang lebih ironi adalah alasan hakim dalam memandang ”hal yang meringankan” pada vonis, yaitu karena selama persidangan sikapnya ”sopan”. Bukankah jabatan publik, apalagi anggota DPR yang disandang pelaku kejahatan, adalah hal yang memberatkan?

Selayaknya hakim memutuskan bahwa kejahatan yang terbukti dilakukan oleh oknum pejabat mendapat hukuman yang lebih berat, dibandingkan kejahatan serupa yang dilakukan rakyat biasa. Hal tersebut justru berefek jera dan perlu diprioritaskan dibandingkan aspek sopan santun selama persidangan berlangsung yang subyektif dan seharusnya hanya sekadar sebuah catatan, tidak memengaruhi vonis. Apalagi, vonis ironis tersebut dibacakan hakim pada saat para pengungsi Merapi sedang memerlukan figur panutan dari pejabat negara dalam dunia politik yang ”abstrak”.

Tetap terbengkalai

Status Awas dan letusan Gunung Merapi tidak terjadi mendadak sebab hal itu melalui tahap Siaga dan Waspada. Artinya, ada waktu yang dapat dimanfaatkan untuk persiapan di barak pengungsian warga. Selama ini, kalau ada pejabat lokal, regional, apalagi nasional yang akan datang berkunjung, rakyat menyiapkan segala sesuatunya dengan sigap, ikhlas, dan gembira agar tidak terjadi kekecewaan dan ”murka” pejabat. Namun, ironi selalu terjadi saat rakyat ”berkunjung” atau warga mengungsi ke barak, tidak ada persiapan sigap dan memadai, apalagi ikhlas dan gembira dari pejabat dan bawahannya.

Barak pengungsian dan logistik yang seharusnya dapat disiapkan secara sigap dalam periode Siaga dan Waspada tetap terbengkalai, bahkan sampai pada periode Awas dan hari-hari awal kehidupan di barak sekalipun. Rakyat dan para pengungsi memang hanya bisa mengalami ”kekecewaan” meskipun tak boleh ”murka”.

Muntahan pasir dan lahar dingin dari letusan Gunung Merapi diperkirakan mencapai 11 juta meter kubik. Material vulkanik yang sebelumnya meluluhlantakkan lingkungan dan warga di sekitar puncak gunung itu tidak lama lagi akan dikuras habis oleh pemodal dari kota dalam penambangan batu dan pasir. Pengalaman sebelum meletus, masyarakat kecil di sekitar punggung Gunung Merapi hanyalah buruh kasar penambang pasir dan pengungsi di kala gunung berstatus Awas. Sebaliknya, pemodal dari kota adalah peraih keuntungan kapital terbesar dari material vulkanik setelah letusan, namun sangat mungkin bukanlah penderma yang baik atau relawan yang sigap saat gunung erupsi.

Letusan Gunung Merapi seharusnya menyadarkan kita bahwa pola berpikir dan bertindak kita perlu pendewasaan. Tidak hanya pengungsi yang perlu ditolong, pola pikir kolektif kita juga perlu diperbaiki agar ironi Merapi tidak terulang di lain waktu dan di lain tempat.

*FX Wikan Indrarto,Dokter Spesialis Anak di RS Bethesda Yogyakarta
Sumber http://cetak.kompas.com/read/2010/11/06/04422743/ironi.merapi

Read More..

DPR Pemburu Etika*

Di tengah gencarnya protes publik terhadap kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk belajar etika demokrasi ke Yunani, 23-26 Oktober, terngiang juga kritik Gus Dur yang menyamakan DPR dengan TK, taman kanak-kanak.

Dari sisi mana pun orang menilai kunjungan itu tak bermanfaat. Yunani kini merupakan negara yang nyaris gagal di Eropa. Budaya korupsi dan upeti telah lama menyandera negara itu hingga tak dapat bangkit sebagai bangsa yang patut dicontoh.

Memang pada abad-abad sebelum Masehi bumi Yunani telah melahirkan nama-nama besar: Protagoras (490-420 SM), Hippokrates (460-370 SM), Sokrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), Epikurus (341-270 SM), dan masih ada yang lain.

Namun, di abad modern hampir tak ada yang layak dipelajari di sana. Jika publik menilai kunjungan itu sia-sia, memang demikianlah adanya, kecuali jika anggota DPR ingin membandingkan teknik korupsi dan manipulasi rencana pembuatan anggaran belanja di Indonesia dan di Yunani. Itu baru klop! Kedua negara sama-sama rapuh dalam hal etika politik.

Di antara nama-nama di atas, adalah Aristoteles yang banyak bicara tentang etika dan pemikiran politik berdasarkan prinsip teleologis: ada tujuan yang hendak dicapai dalam bernegara. Namun, bagi Aristoteles, sistem kerajaan adalah bentuk pemerintahan terbaik, bukan demokrasi. Apakah anggota DPR itu ingin mengubah demokrasi menjadi kerajaan?

Jika di Athena kuno ada demokrasi, itu hanya untuk segelintir warga negara yang berstatus merdeka dan kaya. Selain itu budak. Tanpa sistem perbudakan sebagai penyanggah kekuasaan, tidak akan pernah ada demokrasi di Athena. Rakyat Indonesia adalah manusia merdeka, bukan budak yang dapat diperlakukan semau gue. Mohon DPR mempertimbangkan fakta sosiologis ini dengan sungguh-sungguh!

Rakyat marah? Sangat masuk akal karena perilaku sebagian anggota DPR memang tidak senonoh dan memuakkan. Saya tidak tahu virus macam apa yang bekerja dalam otak mereka yang membuat publik terluka.

Buka Google saja

Jika hanya urusan seperti di atas itu yang ingin dipelajari, mengapa harus pergi ke Yunani dengan memboroskan uang negara? Buka saja internet dan tanya Mbah Google, semua jawaban akan ke luar dalam hitungan detik, hampir tanpa ongkos. Namun, jika yang ingin dilihat adalah bumi yang pernah melahirkan pemikir-pemikir besar, apa urgensinya bagi Indonesia yang kini sedang sarat dengan berbagai masalah yang belum terpecahkan?

Jawabannya adalah bahwa sebagian anggota DPR kita memang telah kehilangan kepekaan tentang tugas mereka di Senayan. Bukan karena mereka murid TK, tetapi jangkauan visinya tidak melebihi halaman rumah dan tuturan atapnya.

Sistem demokrasi Indonesia yang berlaku sekarang telah melahirkan manusia-manusia pendek akal dan sangat pragmatis. Semua partai memiliki manusia-manusia tipe ini, sering menjual kepalsuan meraih tujuan-tujuan rendah. Manusia tipe inilah rupanya yang ingin memburu etika ke Yunani.

Dalam artikel ”Tersesat di Muenchen” (Kompas, 14 Agustus 2010, saya menyebut seorang sopir Yunani yang mengantar saya ke hotel di saat senja. Ketika saya menyebut nama-nama besar di atas, sopir ini dengan santai mengatakan, ”Dulu memang hebat, sekarang rakyat Yunani itu bodoh.”

Ternyata sopir yang mencari nafkah di Muenchen ini sudah tidak lagi bangga dengan negerinya, sementara anggota DPR kita masih bersikukuh bahwa kunjungan ke Yunani mempunyai manfaat yang besar. Lain sopir, lain pula anggota DPR kita.

Patah harap

Ada apa sebenarnya di balik kemarahan publik ini? Bukan karena mereka tak percaya kepada sistem demokrasi lalu ingin kembali ke sistem politik otoritarian yang menggusur kebebasan. Sama sekali bukan! Mereka marah dan hampir patah harap karena elite bangsa (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) berlindung di balik selimut demokrasi menyalahgunakan sistem ini demi sesuatu yang mengingkari tujuan demokrasi: keadilan dan kesejahteraan umum.

Inilah inti masalah yang sangat serius, tetapi sering dipandang enteng para elite yang tak sadar diri itu. Rakyat sudah lelah dengan pertunjukan berbagai kepalsuan atas nama demokrasi. Sebagai warga tua, saya sangat gerah menonton perilaku politik yang tunamoral itu. Agama mengajarkan agar saya jangan putus asa sebab saatnya pasti akan datang ketika elite bangsa ini melepaskan segala atribut kepalsuan dan kembali kepada otentisitas manusia Indonesia yang bersikap adil dan beradab, sebagaimana diminta oleh sila kedua Pancasila.

Lawan adil adalah zalim, lawan beradab adalah biadab. Kezaliman dan kebiadaban adalah di antara musuh utama yang harus dihalau dari bumi Indonesia merdeka.

*Ahmad Syafii Maarif Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah
http://cetak.kompas.com/read/2010/10/27/04340598/dpr.pemburu.etika

Read More..